Pengusiran Warga Secara Paksa yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City, Tbk. di Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang,

Reportasebhayangkara –Upaya pengkaburan informasi dengan maksud untuk menutupi fakta yang terjadi di Bojong Koneng yang melibatkan PT. Sentul City da Masyarakat.

Beberapa sorotan hukum kami diantaranya:

I. Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahwa setelah perisriwa penggusuran rumah dan bangunan, perampasan tanah, pengusiran warga secara paksa yang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City, Tbk. di Desa Bojong Koneng Kec. Babakan Madang, termasuk penempatan material-material bahan bangunan di atas tanah milik warga.

Penggusuran-penggusuran yang dulakukan pada lahan, kebun dan rumah/bangunan warga dimaksud dikakukan pada beberapa lokasi yang telah sipasang olang/papan pengumuman yang menerangkan bahwa tanah dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Ni. 718) PDT. G/2021/PN.JKT.SEL.

Bahwa, pada tanggal 13 September 2021, Tim Hukum Warga Bojong Koneng telah membuat pengaduan kepads Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atas perbuatan tang diduga dilakukan oleh PT. Sentul City. Tbk. sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa besar. Sebuah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa besar, diantaranya merampas, merusak, menggusur, mengusir, mengokupasi, mem-buldozzer hak milik orang lain secara extra yudisial atau main hakim sendiri termasuk tindakan pengancaman, pemukulan, tindakan intimidasi lain dengan tujuan menyebarkan rasa takut dan terror masyarakat.

Bahwa, pada tanggal 04 September 2021 telah dilaporkan di Kepolisian Resor Bogor di Kab. Bogor dengan nimor laporan STBL/B/12/8/IX/2021/JBR/RES BGR. Hingga saat ini laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Polres Bogor.

Bahwa, sehubungan dengan persoalan-persoalan diatas, ada dugaan keterlibatan dari aparat hukum yang mem-back up untuk melakukan pembiaran pengaduan ataupun permohonan-permohonan perlundungan hukum yang diajukan oleh warga-warga korban gusur.

Ii. *Persoalan Hukum Pokok*

I. Bahwa, sebagian besar warga melakukan pengalihan hak garap dengan sebelumnya melakukan pengecekan, penelitian di Kantor Desa Bojong Koneng selaku Pemerintah setempat.

2. Bahwa, sejak Indonesia menjadi Republik, PT. Sentul City, Tbk, baik melalui perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan, maupun sebelum perpanjangan , tidak sekalipun memanfaatkan, menggarap, mengelola, memelihara tanah pada objek dimaksud.

3. Bahwa, Pemerintah , dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah abai.

III. Kami sangat memahami bahwa “perseroan yang menjadi ” biang” dari terjadinya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ini adalah suatu perseroan raksasa baik secara struktur modal investasi,

(Red/Ellyana).

Related posts

Leave a Comment