Hakim MK Tegaskan Putusan Tidak Secara Eksplisit Larang Polisi Jabat Jabatan Sipil
REPORTASE BHAYANGKARA Jakarta — Ramainya perdebatan di media sosial terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal jabatan sipil bagi anggota Polri dinilai sarat disinformasi. Bahkan, sebagian besar narasi yang berkembang dinilai tidak utuh dan cenderung menyesatkan. “Di media sosial itu, mungkin hanya 10 persen yang benar, sementara 90 persennya hoaks atau setidaknya keliru dalam menafsirkan,” ujar seorang praktisi hukum yang mengaku sempat berkonsultasi langsung ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelusuran dan konsultasi tertutup tersebut, salah satu Hakim MK menyampaikan bahwa tidak ada pernyataan eksplisit dalam putusan MK yang menyebutkan larangan polisi menduduki…
Read More