PEMERINTAHAN 

Penganugrahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022, Jumlah Instansi Masuk Zonasi Hijau Meningkat

REPORTASE  BHAYANGKARA

JAKARTA — Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat di tahun 2022 ini.

Ketua Ombudsman RI,
Mokhammad Najih merinci peningkatan jumlah instansi yang masuk zonasi hijau si tahun 2022 sebesar 52,96% dibanding tahun 2021 yang mana jumlah instansi yang masuk zonasi hijau sebanyak 179 instansi, naik menjadi 272 instansi di tahun 2022. Sedangkan zonasi kuning mengalami penurunan dari 316 instansi di tahun 2021 menjadi 250 instansi di tahun 2022. Jumlah zonasi merah mengalami, dari 92 instansi di tahun 2021 menjadi 64 instansi di tahun 2022.

Dalam sambutannya Mokhammad Najih, mengatakan : “Hal ini dapat disebabkan karena adanya komitmen dari pimpinan di kementerian, lembaga , dan pemerintah daerah untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga pelayanan publik di setiap layanannya dilakukan upaya peningkatan kualitas dengan memenuhi standar pelayanan dan menjalankan pengelolaan pengaduan dengan baik. ”

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, pada tahun 2022 Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. “Pada tahun ini, penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Maka, penilaian ini diharapkan dapat menjadi kebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati dalam dimensi input dan proses hingga output dan dampak, ” ujar Najih.

Ia menambahkan, bagi Ombudsman, perbaikan konsep penilaian tersebut diharapkana dapat memperkuat pengawasan Ombudsman untuk pencegahan maladministrasi. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (tangible) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Penilaian dilakukan pada kurun waktu Agustus-November 2022.

Dari hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kayegorisasi penilaian. Zinasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi, zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.

Najih menerangkan, secara keseluruhan, hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun ini adalah, dari 586 instansi yang dinilai, yang masuk ke zona hijau sebanyak 272 Instansi (46, 42%), zona kuning sebanyak 250 Instansi (42, 66%), dan zona merah sebanyak 64 Instansi (10, 92%).

Pada tingkat kementerian, hasil penilaian terhadap 25 Kementerian dengan capaian 21 Kementerian (84 %) pada zonasi hijau, 4 kementerian (16 %) pada zonasi kuning, dan tidak terdapat kementerian masuk zonasi merah. Sedangkan di tingkat lembaga, hasil penilaian terhadap 14 lembaga dengan capaian 9 lembaga (64, 29%) pada zonasi hijau, 5 lembaga (35, 71%) pada zona kuning dan tidak terdapat lembaga masuk zonasi merah.

Pada tingkat pemprov, dari 14 pemprov yang dinilai, 19 pemprov (55, 88%) pada zonasi merah. Kemudian di tingkat kota, dari 98 pemkot yang dinilai, 53 pemkot (54,08%) masuk zonasi hijau, 42 pemkot (42, 86%) masuk zonasi kuning, dan 3 pemkot (3, 06%) masuk zonasi merah. Terakhir di tingkat kabupaten, dari 415 pemkab yang dinilai, 170 pemkab (40, 96%) pada zonasi hijau, 186 pemkab (44, 82%) pada zonasi kuning, dan 59 pemkab (14,22%) pada zonasi merah.

Najih menuturkan, atas hasil penilaian kepatuhan tahun 2022, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kebijakan dan tata kelola bagi penguatan siatem layanan publik dan pencegahan maladministrasi. Kepada Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, agar mendorong setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik serta pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik.

Kedua, agar melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kemudian, Ombudsman juga menyarankan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, walikota dan bupati, agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau. Selain itu juga perlu memberikan teguran dan memberikan atensi terhadap komponen standar pelayanan serta pemenuhan unit pengelola pengaduan kepada para pimpinan
unit pelayanan publik yang mendaptkan zona merah dan zona kuning

Terakhir, Ombudsman mendorong untuk para pimpinan instansi untuk memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik dimana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik. (Ellyana Ully).

Related posts

Leave a Comment