Kasus Hukum Kejaksaan Agung RI Korupsi NASIONAL PEMERINTAHAN 

PPK UPI dan Kontraktor Ditahan, Proyek Rp52 Miliar Baru 75% Tapi Dibayar Lunas! Negara Rugi Rp25,9 Miliar

REPORTASE BHAYANGKARA

BANDUNG — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akhirnya menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Penahanan dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, setelah tersangka diperiksa selama kurang lebih 6 jam.

Tersangka yang ditahan adalah B.K., selaku PPK. Ia ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November 2026 sampai dengan 2 Desember 2026.

Selain B.K., Kejati Jabar juga menetapkan tersangka lain, yakni D.W.R., Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku penyedia jasa/kontraktor.

Penetapan tersangka B.K. berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026, Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026, serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tanggal 13 November 2026.

Sementara untuk D.W.R., penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tanggal 29 Juli 2026.

Proyek Pinjaman ADB Rp47 Miliar Bengkak Jadi Rp52 Miliar

Kasus ini bermula pada Tahun 2024, saat UPI melaksanakan pekerjaan CWP-03 (Civil Work for Convention and Exhibition Center). Proyek ini bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Nilai kontrak awalnya sebesar Rp47.165.742.000, PT Arkindo ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender sampai 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani B.K. dan D.W.R.

Kemudian ada addendum tambah kurang yang membuat nilai kontrak berubah menjadi Rp52.484.000.000, dengan waktu pelaksanaan diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.

Jaminan Diduga Bodong, PPK Diduga Tak Verifikasi ke Bank

Dalam pelaksanaan pekerjaan, D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu (bodong) yang diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.

Dokumen itu meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100%, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.

Baru 75% Tapi Dibayar 100%

Yang paling janggal, pekerjaan yang dilakukan D.W.R. mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34%, sehingga ada kekurangan bobot pekerjaan sebesar L24,66%.

Meski begitu, B.K. selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada D.W.R., padahal progres fisik pekerjaan saat pembayaran baru mencapai 75,34%.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Paket CWP-03 ini sebesar Rp25.982.542.357,20.

D.W.R. Diperiksa di Lapas Timika

Sebelumnya, Tim Penyidik juga telah memeriksa D.W.R. pada Selasa sampai Rabu, 10 sampai 11 November 2026. Pemeriksaan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mimika, Jalan Agimuga Nomor 07, Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Dijerat Pasal Korupsi

Perbuatan kedua tersangka diancam pidana:

Primair: Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Subsidiair: Pasal 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

#KejatiJabar #KorupsiUPI #ProyekUPI #CWP03 #UPIBandung #BeritaKorupsi #Hukum #ReportaseJakarta #Larty KejaksaanAgungRI

Related posts

Leave a Comment