APRESIASI Erles Rareral KAPOLRI KASUS NASIONAL PANGLIMA TNI PEMERINTAHAN PRESIDEN TOKOH 

Diduga Ada “Settingan Jahat”, ERLES RARERAL, SH., MH. Minta Kapolri dan Panglima TNI Tertibkan Pagar di Mall

REPORTASE BHAYANGKARA ERLES RARERAL, SH., MH. Tolak Pemagaran di Mall: Diduga Skenario Jahat Rusak Citra Pemerintah di Mata Dunia JAKARTA – – Praktisi hukum ERLES RARERAL, S.H., M.H. menolak keras adanya pemagaran di sejumlah pusat perbelanjaan atau mall. Ia menduga peristiwa tersebut merupakan bagian dari skenario untuk merusak reputasi pemerintahan di dunia internasional. Menurutnya, pemagaran tersebut berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah Indonesia dalam kondisi mencekam dan tidak aman bagi investor asing. “Ini omong kosong semua. Saya menduga keras ini settingan rencana jahat dari orang-orang kotor yang mau merusak reputasi pemerintahan di…

Read More
APRESIASI NASIONAL TOKOH 

SETARA Institute Desak Kejagung Serahkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA, 25 Juli 2026 – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Rutan KPK tidak bisa dijadikan indikator bahwa penanganan perkara sudah memenuhi prinsip independensi dan akuntabilitas. Dalam komentar persnya, Sabtu (25/7/2026), Hendardi menyebut langkah penahanan di fasilitas KPK justru sebagai manuver politik agar publik menilai Kejaksaan Agung menangani perkara Febrie secara objektif dan transparan. “Penggunaan fasilitas rutan KPK tidak serta-merta mengubah fakta bahwa proses penyidikan dan penuntutan tetap berada dalam kendali Kejaksaan Agung, institusi tempat…

Read More
APRESIASI NASIONAL ORGANISASI PEMERINTAHAN TOKOH 

Hendardi: Pajak Bukan Urusan Militer, Negara Harus Bangun Kepercayaan Bukan Rasa Takut

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA, 22 Juli 2026 – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik keras rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak. Ia menilai langkah tersebut keliru karena memperluas keterlibatan militer ke urusan sipil yang bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara. “Pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya. Melibatkan aparat teritorial TNI dalam urusan perpajakan tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga merusak supremasi sipil dan menggerus esensi partisipasi warga dalam bernegara,” kata Hendardi…

Read More
APRESIASI NASIONAL SOSIALISASI SPOŔT TOKOH 

Dakwah Hijau Dimulai dari Bogor, Sinergi Humaniora-PJBW Gandeng Seniman

REPORTASE BHAYANGKARA BOGOR, humaniora.id – Sinergitas syiar kemanusiaan yang dihelat Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan dan Program Jumat Berkah Wartawan (PJBW) meluas ke lahan baru, yaitu dakwah hijau. Untuk mewujudkan dakwah semesta tersebut, dua lembaga nirlaba ini menggandeng greenbluehub.id – generasi lintas budaya- JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan), dan sineas Akbar Bhakti, sang pemilik Villa Ab47 di Kampung Jl. Sarongge Jatisari, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dakwah hijau adalah sedekah jariyah yang dilakukan lewat cara menanam pohon. Setiap pohon yang ditanam diharapkan dapat menjadi sumber kebaikan yang memberi manfaat bagi…

Read More
APRESIASI BHAYANGKARA NASIONAL PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN TOKOH 

Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Polri Tuntaskan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Penyebab Blackout

REPORTASE BHAYANGKARA Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga memicu pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Sahroni menilai pengusutan perkara tersebut merupakan langkah tepat dalam upaya membersihkan praktik korupsi, sekaligus sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum. “Saya dukung Kortas Tipikor Polri berani bergerak mengusut dugaan korupsi yang diduga ada permainan,” kata…

Read More
BHAYANGKARA NASIONAL SOSIALISASI TOKOH 

SETARA Institute: Presiden Harus Tindak Tegas Dugaan TNI Jadi Tameng Koruptor

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA – SETARA Institute mendesak Presiden turun tangan dan mengambil tindakan tegas menyusul dugaan keterlibatan sejumlah anggota TNI dalam menghalangi penyidikan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut, jika benar TNI digunakan untuk melindungi pihak yang diperiksa dalam perkara korupsi yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Agung, maka itu merupakan pengkhianatan terhadap negara. — *ISI BERITA:* “Yang sedang dipertontonkan kepada publik bukan hanya intervensi terhadap proses penegakan hukum, melainkan penggunaan institusi pertahanan negara sebagai tameng bagi kepentingan koruptor. Hal demikian merupakan pengkhianatan terhadap…

Read More
APRESIASI INDUSTRIAL NASIONAL ORGANISASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN TOKOH 

Maret Sueken: “Stop Impor BBM Adalah Harga Diri Bangsa”, Komisioner Rekind Soroti Keterlambatan RDMP Balikpapan

REPORTASE  BHAYANGKARA JAKARTA — Komisaris Independen PT Rekayasa Industri Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO menilai penghentian impor BBM bukan sekadar target pemerintah, melainkan soal kedaulatan dan harga diri bangsa. Ia mendesak percepatan seluruh proyek kilang strategis agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Pernyataan itu disampaikan Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO Kamis (3/7/2026), menanggapi momentum 1 Juli 2026 yang ditetapkan pemerintah sebagai awal penghentian impor solar bertahap, dilanjutkan penghentian impor bensin pada 1 Juli 2027. “Pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah membangun fondasi agar Indonesia…

Read More
APRESIASI NASIONAL ORGANISASI TOKOH 

Taruna Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat: Jangan Normalisasi Multifungsi TNI, Sekolah Rakyat Bukan Barak Militer

REPORTASE  BHAYANGKARA Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute (30 Juni 2026). Penugasan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta Sekolah Rakyat bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini mencerminkan cara pandang negara yang semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan ranah militer. Alih-alih memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, pemerintah justru kembali menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara. Ini adalah preseden yang berbahaya. Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan melulu oleh militer. Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi pendidikan yang ditujukan bagi kelompok…

Read More
APRESIASI NASIONAL PEMERINTAHAN POLRI TOKOH 

Guru Besar STIK-PTIK Apresiasi Kenaikan Kepercayaan Publik terhadap Polri hingga 82,4 Persen

REPORTASE  BHAYANGKARA Jakarta, Senin, 29 Juni 2026 – Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK, Prof. Dr. Drs. Albertus Wahyurudhanto, M.Si., mengapresiasi meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengakuan masyarakat atas kinerja Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, sekaligus penegak hukum. Berdasarkan hasil survei tersebut, Prof. Albertus mencatat adanya peningkatan pada tiga indikator utama penilaian publik terhadap Polri. Tingkat kepercayaan masyarakat tercatat mencapai 82,4 persen, kepuasan publik sebesar…

Read More
APRESIASI DAERAH NASIONAL PEMERINTAHAN TOKOH 

Nikolas AP: Satgas Operasi Damai Cartenz Berperan Penting Menjaga Papua Tetap Aman dan Damai

REPORTASE  BHAYANGKARA Jayapura – Tokoh masyarakat Papua, Nikolas AP, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 dalam menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Tanah Papua. Menurut Nikolas, langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang mengganggu stabilitas keamanan merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung terciptanya Papua yang damai. “Saya mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap para pelaku tindak kejahatan yang mengganggu keamanan dan meresahkan masyarakat. Upaya tersebut sangat penting untuk mewujudkan Papua yang aman,…

Read More