You are here

Kategori: TOKOH

NASIONAL PEMERINTAHAN POLITIK TOKOH 

Melindungi Kewarasan Bersama dari Jebakan Batman Pembodohan Era Post-Truth

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA Catatan Politik Bamsoet Bambang Soesatyo Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi II| DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) lImu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ERA post-truth yang berfokus pada eksistensi personal atau kelompok patut dipahami sebagai jebakan pembodohan, karena benar atau salah sebuah fakta dan argumentasi menjadi tidak penting. Nyata bahwa post-truth berlawanan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Demi melindungi kewarasan bersama. negara hendaknya semakin bijaksana dan lebih sistematis dalam memerangi penyebarluasan hoax, misinformasi dan disinformasi. Post-truth yang menciptakan jebakan pembodohan…

Read More
NASIONAL ORGANISASI SOSIALISASI TOKOH 

LPM Sultra Dorong Penegakan Hukum Komprehensif dalam Kasus Dugaan Pengelolaan Kawasan Hutan oleh PT TMS

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA Jakarta, 18 Desember 2025 — Kasus dugaan pengelolaan kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikaitkan dengan PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2 triliun. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (LPM Sultra) mendorong agar proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua LPM Sultra, Ados Nuklir, menyampaikan bahwa sanksi administratif merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum, namun tidak menutup kemungkinan…

Read More
NASIONAL PEMERINTAHAN POLRI TOKOH 

KEKELIRUAN MAHFUD MD MENAFSIRKAN PERPOL NOMOR 10 TAHUN 2025

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA Jakarta — Pernyataan Mahfud MD yang menyebut Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Polri serta Undang-Undang ASN merupakan kesimpulan yang terlalu disederhanakan dan tidak mencerminkan pembacaan hukum yang utuh. Dalam negara hukum, perdebatan normatif tidak boleh berhenti pada tafsir tekstual semata, apalagi jika mengabaikan penjelasan undang-undang dan asas-asas dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 kerap dijadikan dalih utama untuk menolak keberadaan Perpol 10 Tahun 2025. Padahal,…

Read More
NASIONAL POLDA TOKOH 

PERKUAT SINERGI, KAPOLDA KEPRI GELAR TATAP MUKA DENGAN PAGUYUBAN DAN TOKOH MASYARAKAT

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA Batam — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) melaksanakan kegiatan Tatap Muka Kapolda Kepri bersama Paguyuban dan Tokoh Masyarakat Tahun 2025 di Hotel Nagoya Hill Batam. Acara ini bertujuan mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yang ditekankan sebagai fondasi utama bagi stabilitas investasi, perdagangan, pariwisasan, dan pembangunan daerah Kepri. Senin (29/9/2025). Kegiatan yang dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., PJU Polda Kepri, serta 110 perwakilan dari 21 paguyuban…

Read More
NASIONAL TOKOH 

Agus Flores Dinilai Sebagian Kalangan Sebagai Bentuk Keberpihakan Terhadap Penegakan Hukum

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA Palangka Raya-8 Juli 2025 — Nama Agus Flores kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di kalangan para penambang. Sosok yang dikenal vokal dan berani ini disebut-sebut tak asing bagi masyarakat penambang di wilayah tersebut. Dalam unggahan media daring Iniberita.com, Agus Flores disebut sebagai tokoh yang berani menutup aktivitas tambang di daerah Kalteng, terutama yang diduga tidak memiliki izin resmi atau merusak lingkungan. “Dari dulu masyarakat penambang Kalteng tidak asing dengan nama Agus Flores, berani menutup tambang di daerah tersebut,” tulis media tersebut dalam…

Read More
BHAYANGKARA NASIONAL ORGANISASI TOKOH 

Bukti Kedekatan, Menteri Imigrasi Panggil Agus Flores ‘Abang’

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA JAKARTA – Hubungan hangat antara Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW FRN), Agus Flores, dengan Menteri Imigrasi Republik Indonesia, Agus Andrianto, menarik perhatian publik. Kedekatan ini semakin jelas terlihat dari sapaan akrab “Abang” yang sering digunakan Menteri kepada Agus Flores dalam berbagai kesempatan. Dalam unggahan media Iniberita.com, terpampang foto Menteri Imigrasi yang tersenyum sembari memberi hormat, disertai pernyataan: > “Sosok Bintang Empat Sering Menyebut Agus Flores, Dengan Sebutan ‘Abang’.”   Sapaan ini mencerminkan hubungan yang telah terjalin lama, bukan hanya dalam kapasitas profesional, tetapi juga secara…

Read More
NASIONAL PEMERINTAHAN TOKOH 

Dua Menteri Kabinet Kunjungi Nduga, Polwan Ops Damai Cartenz Dilibatkan dalam Pengamanan

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA Nduga – Sebanyak sembilan personel polisi wanita (Polwan) dari Operasi Damai Cartenz-2025 dilibatkan dalam pengamanan VVIP kunjungan Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A., dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. di Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025). Kunjungan kerja kedua menteri kabinet tersebut mendapat pengamanan ketat, termasuk keterlibatan para polwan yang tidak hanya bertugas di lapangan, tetapi juga aktif dalam mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan di lokasi. Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops…

Read More
NASIONAL PEMERINTAHAN TOKOH 

Tokoh Agama Papua Dukung Penegakan Hukum oleh Satgas Damai Cartenz-2025

admin0 comment

REPORTASE  JAKARTA Jayapura— Tokoh agama Papua, Pdt. Dr. Yones Wenda, menyatakan dukungan penuh terhadap Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 dalam upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok kriminal politik (KKP) di wilayah Papua. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (12/5) di Kota Jayapura. Dalam imbaunya, Pdt. Wenda menyerukan kepada kelompok KKB dan KKP untuk menghentikan seluruh tindakan kekerasan yang telah menimbulkan banyak korban, termasuk di kalangan masyarakat sipil, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. “Saya mohon kepada kelompok bersenjata yang masih melakukan kejahatan di tanah Papua, hentikan tindakan-tindakan kriminal itu.…

Read More
NASIONAL PARTAI POLITIK TOKOH 

PDIP gelar Rakernas V di Ancol Tahun 2024

admin0 comment

REPORTASE  JAKARTA Jakarta – PDIP menggelar Rakernas V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024). Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara sikap partainya terhadap pemerintahan ke depan. “Dalam menyikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya check and balances. Bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang,” kata Mega dalam pidato politiknya, Jumat (24/5) dilansir awak media.”Namun kita juga tidak menafikan, bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang…

Read More
TOKOH 

Tokoh Masyarakat Bangka Belitung Ajak Masyarakat Dukung Siapapun Terpilih, Hindari Provokasi Pasca Pemilu

admin0 comment

REPORTASE  BHAYANGKARA BANGKA BELITUNG – Tokoh Masyarakat Bangka Belitung, Bapak Romadi Hamid, mengajak kepada seluruh masyarakat, termasuk pendukung calon presiden dan wakil presiden dari paslon 01, 02, maupun 03, untuk bersatu dan mendukung siapapun yang terpilih dalam hasil final Pemilu 2024. Sabtu, 17/2/2024. Menurutnya, hasil tersebut adalah pilihan demokratis masyarakat Indonesia, dan dukungan diperlukan untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Bapak Romadi juga menegaskan pentingnya mentaati mekanisme hukum terkait pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terdapat pelanggaran, ia menyerukan agar hal tersebut…

Read More