APRESIASI NASIONAL PEMERINTAHAN TOKOH 

Hendardi Setara: Publik Rindu Polisi Humanis, Suyudi Ario Seto di Jalur Tepat

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA — “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Adiningrat menuai apresiasi. Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menilai langkah tersebut bukan sekadar gimmick, melainkan koreksi fundamental terhadap arah Polri. Menurut Hendardi, langkah tersebut merupakan keberanian luar biasa untuk mengembalikan khitah Polri sebagai pengawal nilai-nilai sipil. “Publik butuh Polri yang humanis, melayani, dan hadir di tengah warga. Bukan Polri yang berjarak dan ditakuti,” kata Hendardi Setara Institute. Ia menegaskan, kepemimpinan baru ini menjadi modal penting untuk memulihkan kepercayaan publik…

Read More
APRESIASI TOKOH 

Kapolri Berganti, SETARA Ingatkan PR Reformasi Belum Selesai

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA – Tongkat komando Polri resmi berpindah. Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri baru, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Momentum ini menjadi sorotan SETARA Institute. Selama era Transformasi Presisi: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, SETARA mencatat 130 masalah aktual masih melekat, mulai dari penegakan hukum hingga pelayanan publik. Survei terhadap 167 ahli memperlihatkan rapor merah. Sebanyak 51,2 persen menilai pemolisian yang demokratis dan humanis berjalan buruk, dan hanya 19,9 persen yang menilai baik. Bahkan untuk integritas penegakan hukum, 58,7 persen memberi nilai buruk. Menurut SETARA, masalah seperti…

Read More
APRESIASI Erles Rareral KAPOLRI KASUS NASIONAL PANGLIMA TNI PEMERINTAHAN PRESIDEN TOKOH 

Diduga Ada “Settingan Jahat”, ERLES RARERAL, SH., MH. Minta Kapolri dan Panglima TNI Tertibkan Pagar di Mall

REPORTASE BHAYANGKARA ERLES RARERAL, SH., MH. Tolak Pemagaran di Mall: Diduga Skenario Jahat Rusak Citra Pemerintah di Mata Dunia JAKARTA – – Praktisi hukum ERLES RARERAL, S.H., M.H. menolak keras adanya pemagaran di sejumlah pusat perbelanjaan atau mall. Ia menduga peristiwa tersebut merupakan bagian dari skenario untuk merusak reputasi pemerintahan di dunia internasional. Menurutnya, pemagaran tersebut berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah Indonesia dalam kondisi mencekam dan tidak aman bagi investor asing. “Ini omong kosong semua. Saya menduga keras ini settingan rencana jahat dari orang-orang kotor yang mau merusak reputasi pemerintahan di…

Read More
APRESIASI NASIONAL TOKOH 

SETARA Institute Desak Kejagung Serahkan Kasus Febrie Adriansyah ke KPK

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA, 25 Juli 2026 – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Rutan KPK tidak bisa dijadikan indikator bahwa penanganan perkara sudah memenuhi prinsip independensi dan akuntabilitas. Dalam komentar persnya, Sabtu (25/7/2026), Hendardi menyebut langkah penahanan di fasilitas KPK justru sebagai manuver politik agar publik menilai Kejaksaan Agung menangani perkara Febrie secara objektif dan transparan. “Penggunaan fasilitas rutan KPK tidak serta-merta mengubah fakta bahwa proses penyidikan dan penuntutan tetap berada dalam kendali Kejaksaan Agung, institusi tempat…

Read More
APRESIASI NASIONAL ORGANISASI PEMERINTAHAN TOKOH 

Hendardi: Pajak Bukan Urusan Militer, Negara Harus Bangun Kepercayaan Bukan Rasa Takut

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA, 22 Juli 2026 – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik keras rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak. Ia menilai langkah tersebut keliru karena memperluas keterlibatan militer ke urusan sipil yang bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara. “Pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya. Melibatkan aparat teritorial TNI dalam urusan perpajakan tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga merusak supremasi sipil dan menggerus esensi partisipasi warga dalam bernegara,” kata Hendardi…

Read More
APRESIASI NASIONAL SOSIALISASI SPOŔT TOKOH 

Dakwah Hijau Dimulai dari Bogor, Sinergi Humaniora-PJBW Gandeng Seniman

REPORTASE BHAYANGKARA BOGOR, humaniora.id – Sinergitas syiar kemanusiaan yang dihelat Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan dan Program Jumat Berkah Wartawan (PJBW) meluas ke lahan baru, yaitu dakwah hijau. Untuk mewujudkan dakwah semesta tersebut, dua lembaga nirlaba ini menggandeng greenbluehub.id – generasi lintas budaya- JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan), dan sineas Akbar Bhakti, sang pemilik Villa Ab47 di Kampung Jl. Sarongge Jatisari, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dakwah hijau adalah sedekah jariyah yang dilakukan lewat cara menanam pohon. Setiap pohon yang ditanam diharapkan dapat menjadi sumber kebaikan yang memberi manfaat bagi…

Read More
APRESIASI BHAYANGKARA NASIONAL PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN TOKOH 

Wakil Ketua Komisi III DPR Dukung Polri Tuntaskan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara Penyebab Blackout

REPORTASE BHAYANGKARA Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga memicu pemadaman listrik massal (blackout) di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Sahroni menilai pengusutan perkara tersebut merupakan langkah tepat dalam upaya membersihkan praktik korupsi, sekaligus sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum. “Saya dukung Kortas Tipikor Polri berani bergerak mengusut dugaan korupsi yang diduga ada permainan,” kata…

Read More
BHAYANGKARA NASIONAL SOSIALISASI TOKOH 

SETARA Institute: Presiden Harus Tindak Tegas Dugaan TNI Jadi Tameng Koruptor

REPORTASE BHAYANGKARA JAKARTA – SETARA Institute mendesak Presiden turun tangan dan mengambil tindakan tegas menyusul dugaan keterlibatan sejumlah anggota TNI dalam menghalangi penyidikan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut, jika benar TNI digunakan untuk melindungi pihak yang diperiksa dalam perkara korupsi yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Agung, maka itu merupakan pengkhianatan terhadap negara. — *ISI BERITA:* “Yang sedang dipertontonkan kepada publik bukan hanya intervensi terhadap proses penegakan hukum, melainkan penggunaan institusi pertahanan negara sebagai tameng bagi kepentingan koruptor. Hal demikian merupakan pengkhianatan terhadap…

Read More
APRESIASI INDUSTRIAL NASIONAL ORGANISASI PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN TOKOH 

Maret Sueken: “Stop Impor BBM Adalah Harga Diri Bangsa”, Komisioner Rekind Soroti Keterlambatan RDMP Balikpapan

REPORTASE  BHAYANGKARA JAKARTA — Komisaris Independen PT Rekayasa Industri Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO menilai penghentian impor BBM bukan sekadar target pemerintah, melainkan soal kedaulatan dan harga diri bangsa. Ia mendesak percepatan seluruh proyek kilang strategis agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor. Pernyataan itu disampaikan Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO Kamis (3/7/2026), menanggapi momentum 1 Juli 2026 yang ditetapkan pemerintah sebagai awal penghentian impor solar bertahap, dilanjutkan penghentian impor bensin pada 1 Juli 2027. “Pertanyaannya, apakah kita benar-benar telah membangun fondasi agar Indonesia…

Read More
APRESIASI NASIONAL ORGANISASI TOKOH 

Taruna Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat: Jangan Normalisasi Multifungsi TNI, Sekolah Rakyat Bukan Barak Militer

REPORTASE  BHAYANGKARA Komentar Pers Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute (30 Juni 2026). Penugasan taruna Akademi Militer (Akmil) untuk melatih peserta Sekolah Rakyat bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini mencerminkan cara pandang negara yang semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan ranah militer. Alih-alih memperkuat institusi sipil dalam menjalankan fungsi pendidikan, pemerintah justru kembali menjadikan militer sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara. Ini adalah preseden yang berbahaya. Seakan-akan pembentukan karakter warga negara hanya bisa dilakukan melulu oleh militer. Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi pendidikan yang ditujukan bagi kelompok…

Read More