Hendardi: Pajak Bukan Urusan Militer, Negara Harus Bangun Kepercayaan Bukan Rasa Takut

REPORTASE BHAYANGKARA

JAKARTA, 22 Juli 2026 – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik keras rencana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak. Ia menilai langkah tersebut keliru karena memperluas keterlibatan militer ke urusan sipil yang bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara.

“Pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya. Melibatkan aparat teritorial TNI dalam urusan perpajakan tidak hanya menciptakan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga merusak supremasi sipil dan menggerus esensi partisipasi warga dalam bernegara,” kata Hendardi dalam keterangan persnya di Jakarta.

Menurut Hendardi, kepatuhan membayar pajak tidak bisa dibangun melalui pendekatan koersif atau dengan menghadirkan aparatur militer di tengah masyarakat. Pajak merupakan bentuk partisipasi warga yang lahir dari relasi kepercayaan antara negara dan rakyat.

“Negara tidak boleh menakut-nakuti warga negara agar patuh membayar pajak. Pendekatan semacam itu justru berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperlemah legitimasi sistem perpajakan,” tegasnya.

Perbaiki Tata Kelola, Bukan Libatkan Militer
Hendardi menekankan pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan tata kelola perpajakan dan pemerintahan secara menyeluruh. Ia menyebut kepatuhan sukarela akan tumbuh dengan sendirinya jika pajak dipungut secara adil, dikelola transparan, bebas korupsi, dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah bukanlah rendahnya kesadaran masyarakat semata, melainkan menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Korupsi besar-besaran, perilaku pejabat yang problematik, dan kebijakan yang mengabaikan partisipasi bermakna, nyata-nyata menurunkan kepercayaan publik untuk terlibat membiayai pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia menilai pelibatan TNI dalam pengawasan pajak justru kontraproduktif dan akan memperdalam ketidakpercayaan publik. Daripada memperbaiki tata kelola, negara malah memberi pesan menakut-nakuti warga untuk terlibat dalam pembiayaan negara.

Desak Pemerintah Fokus pada Integritas
Karena itu, SETARA Institute mendesak pemerintah memperbaiki integritas tata kelola pemerintahan, memperbaiki perilaku pejabat dan penyelenggara negara, serta memberantas korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

“Yang dibutuhkan saat ini memulihkan kepercayaan rakyat untuk secara sukarela terlibat dalam pembiayaan pembangunan negara demi memenuhi hak-hak konstitusional warga negara, bukan menakut-nakuti warga negara dengan pelibatan Babinsa secara inkonstitusional,” tutup Hendardi.

(Larty).